Indonesia, masih adakah harapan itu ?
oleh : Dukung Hizbut Tahrir Padangsidempuan pada 30 Desember 2010 jam 13:32
Indonesia di penghujung 2010. Siapapun tidak akan bisa membantah bahwa negeri ini tengah sakit. Sakit yang sangat parah. Apabila dilihat MR (medical record) nya, akan terlihat jejeran nama penyakit yang tengah menggerogoti negeri ini. Daftar panjang yangpasti membuat para dokter ternganga dan puyeng. Bingung mau mengobati penyakit yang mana dulu. Soalnya penyakitnya akut-akut semua dan sudah komplikasi berat.
Coba kita intip MR yang dipegang sang dokter. Disana tertulis :
1. Korupsi yang sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh.
2. Hukum yang tidak berjalan dan tidak memberikan keadilan bagi warganya.
3. Kemiskinan yang sudah sampai mengancam jiwa sebagian besar warganya.
4. Hutang yang menumpuk dan mungkin takkan terlunasi.
5. Pendidikan amburadul yang tidak bisa mengentaskan kebodohan.
6. Penjualan aset-aset negara yang seharusnya milik umum kepada individu (kapitalis).
7. Kenaikan hagra-harga yang justru selalu dimulai karena kebijakan pemerintah yg menaikkan harga BBM/PLN dsb.
8. Adanya wakil rakyat yang sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat.
9. Kerusakan moral akibat tdk pernah dibendungnya budaya Barat yang merusak tatanan hidup warga.
10.Munculnya isu terorisme yang tetap kontroversial dipenuhi tanda tanya dan tdk kunjung teratasi.
11.Peningkatan angka kriminalitas yang cukup meresahkan.
dan banyak lagi lainya.
Dengan kondisi yang sedemikian parah, tentu muncul pertanyaan di benak kita semua, masih adakah harapan bagi Indonesia ? Jika kita mendengar ucapan-ucapan dari kalangan pemerintahan, harapan itu masih ada. Dalam arti, semua ini masih bisa disembuhkan. Tapi fakta yang terjadi, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bisa dibilang tidak ada satu point pun dari yg disebut diatas yang keadaannya membaik. Fakta juga memprlihatkan kepada kita semua bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Keadaan makin parah. Hampir di seluruh media cetak maupun elektonik dan dunia maya sudah lumrah dijumpai ejekan dan sindiran sindiran atas ketidak becusan pengelola negara utk memperbaiki keadaan. Maka yang benar yang mana sekarang ? Ucapan para pengelola negara atau fakta yang terjadi yg justru bertolak belakang dri yg diucapkan.
Indonesia, masih adakah harapan itu ?
Mari kta coba analisis sendiri. Kita diagnosis penyebab dan peluang kemungkinan kesembuhan semua penyakit kronis diatas.
Satu hal mendasar adalah bahwa negeri ini telah memilih sistem Demokrasi sebagai sistem bernegara. Ini berarti selama sistem ini tdk diubah, maka harapan kita satu-satunya utk menyelamatkan negara ini adalah cuma pada sistem Demokrasi ini. Demokrasi telah memberikan kekuasaan penuh pada rakyat (lewat wakilnya di parlemen) utk membuat regulasi-regulasi yang akan dijalankan pemerintah selaku regulator. Jadi disini telah tertutup kemungkinan bagi pihak manapun selain parlemen utk membuat regulasi. Maka sudah jadi sesuatu yang absolut bahwa jika penyembuhan akan dilakukan, haruslah melalui tangan para wakil rakyat ini. Jadi jika parlemen tdk bisa menelorkan regulasi yg tepat, maka tertutuplah sudah kemungkinan penyembuhan yang dimaksud.It's over. Sebaik apapun para pengelola negara, eksekutif, regulator, tdk akan mampu berbuat banyak jika regulasi yg dimandatkan pada mereka bukanlah regulasi yang tepat utk mengatasi masalah. Eksekutif ini ibarat perawat yang tugasnya cuma memberikan pada pasien obat yang diberikan oleh dokter. Setelaten apapun perawat ini, jika obatnya tidak cocok, mustahil si pasien bisa disembuhkn.
Maka fokus kita kini haruslah tertuju ke parlemen. Baik buruknya masa depan negeri ini terlihat sudah dengan jelas berada sepenuhnya ditangan wakil rakyat ini. Mampukah mereka memperbaiki keadaan ini ?
Walau fakta saat ini bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak begitu mempercayai para wakil mereka ini, tapi marilah kita memegang teguh azas praduga tidak bersalah. Kita coba fair melihat dengan analisis sebaik mungkin apakah memang para wakil ini mampu atau tidak, tanpa dipengaruhi fakta-fakta yg sangat mengecutkan hati saat ini.
Dengan sistem Demokrasi murni, para wakil ini haruslah orang yang telah dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya siapapun yg tdk terpilih olh rakyat, tidak berhak mewakili suara rakyat. Proses pemilihan dilakukan dengan terbuka dan bebas. namun apakah itu berarti yang terpilih adalah yang terbaik ? Tunggu dulu. Setiap oknum calon wakil rakyat ini ternyata haruslah dicalonkan oleh Partai Politik yg ikut bertarung resmi dalam Pemilu. Disini terlihatlah betapa dominannya pengaruh partai politik dalam menentukan siapa yang akan nantinya disodorkan kepada rakyat utk dipilih. Maka gugurlah kemungkinan siapapun bisa mencalonkan diri. Tapi itu kan bukan berarti calon berkualitas tdk bisa ikut pemilihan ? Benar. Hanya saja satu yang pasti, partai politik itu tujuannya kekuasaan. Dan sudah bukti tak terbantahkan bahwa semua partai politik yg ada sekarang sudah tdk bisa dibedakan lagi visi-misinya. Nasionalis dan religius sudah tdk ada bedanya lagi. Kemudian, disebabkan motivasinya hanya kekuasaan, maka penilaian pertama yg mereka berikan utk menentukan siapa calon mereka, haruslah orng yang bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Hingga mampu mengantarkan sebanyak mungkin calon mereka di parlemen. Ini nantinya akan berarti merekalah yang memegang kekuasaan, karena kader merekalah yang nantinya terbanyak jadi pejabat tinggi negara. Persoalan kualitas jadi mulai kabur. Penilaian kedua adalah si calon haruslah orang yg sanggup membiayai kampanenya sendiri. Persoalan kualitas makin tidak jelas.
Dengan adanya ketentuan tidak tertulis dari partai ini, maka kemungkinan mereka yang lolos jadi calon hanyalah mereka yang punya modal, mengingat biaya kampanye dengan luas wilayah pemilihan yang begitu besar tentunya tidak sedikit. Para pemilik modal kuat ini hanya ada dua unsur. Pengusaha ataupun mantan penguasa. Diluar itu, mungkin cuma para pimpinan partai politik itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Sesuatu yang pasti terjadi.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa biaya kampanye para calon ini ternyata sangat luar biasa jumlahnya. Ini sebuah fakta karena banyak pengakuan dari mereka yg ternyata tdk lolos terpilih. Bahkan ada yang mengaku, utk bis jadi calon dari satu partai, oknum tersebut harus sanggup menyetor sejumlah uang yg dibanter dengan dukungan dari partai. Jika kita melihat jumlah uang yg mereka keluarkan, kta tentunya terheran-heran. Ternyata jumlahnya jauh melebihi apa yang mereka terima nantinya selama pengabdian mereka 5 tahun. Pertanyaan berikut tak pelak akan muncul : untuk apa mereka rela rugi demi jabatan wakil rakyat itu ?
Disinilah permasalahan pokok para wakil rakyat ini. Mereka itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka itu bukanlah orang-orang dermawan yang didadanya hanya pengabdian dengan mengharap ridha Allah semata. Ini kemudian terbukti dari tingkah polah mereka setelah jadi wakil rakyat. Kecenderungan yang terlihat, ternyata sangat alamiah. Konsentrasi mereka pertama adalah bagaimana dengan secepatnya bisa mengembalikan modal kampanye, kemudian bagaimana utk bisa mendapatkan income yang menunjang hidupnya sebagai warga terhormat,dn terakhir mengumpulkan modal untuk kampanye pada periode pemilihan berikutnya.
Inilah yang membuat tingkah para wakil rakyat ini jadi konyol dimata rakyat. Mereka mengeluarkan regulasi-regulasi kontroversial yang justru tdk membela kepentingan yang mereka wakili, rakyat. Mereka juga selalu sibuk mengusahakan perbaikan pendapatan maupun fasilitas dan mereka tdk konsern pada tugas-tugas yang telihat jelas dari kemangkiran luar biasa mereka utk hanya menghadiri sidang. Statement-statemnet mereka juga sangat sering justru menyakiti hati rakyat yang mereka wakili. Belum lagi aktivitas politik sirkus mereka di parlemen demi semakin menanamkan kekuasaan mereka pada pemerintahan. Dagang-dagangan antara parlemen dngan pemerintah jadi dagelan yang tdk lucu namun tanpa malu-malu dipertontonkan. Semakin jago akrobatik yg mereka lakukan, semakin sumringah wajah mereka tatkala diwawancarai di media. Bagi mereka itulah puncak kesuksesan. Kepentingan rakyat ? Ke laut aja deh.....
Inilah kondisi mereka yang jadi harapan terakhir bangsa ini. Maka Indonesia, ternyata harapan itu tidak ada lagi. Mustahil parlemen yang isinya manusia-manusia beginian bisa diharapkan memikirkan masa depan bangsa. Yang ada dalam benak mereka hanyalah masa depan pribadi mereka saja. Atau paling maksimal, mereka masih memikirkan masa depan partainya. Lalu darimanakah harapan itu akan datang ?
Banyak suara yang masih optimis, dengan menyuarakan retorika-retorika yang tidak membumi, bahwa ini masih bisa diperbaiki. Sistem masih bisa diperbaiki.Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki itu ? Sistem pemilu diganti ! Semua wakil rakyat yg tdk beres itu diganti ! Caranya ? Caranya ? Caranya ? Bukankah sistem pemilu hanya bisa brubah jika parlemen mau mengubahnya ? Apakah mereka mau mengubah sesuatu yang sudah menyamankan mereka ? Semua wakil rakyat diganti ! Diganti dengan siapa ? Bukankah walaupun wakil rakyat yg ada sekarang ini tdk dipilih lagi, toh calon yang harus kita pilih, tetap yg menentukan partai politik nantinya ? Jika pola pilih partai politik pada calonnya tetap sperti saat ini, bukankah itu berarti seluruh calon yg bakal diajukan nantinya tetaplah "visi-misinya" sama dengan yang ada sekarang ini ? Ganti peraturan yang memungkinkan seseorang mencalonkan diri tanpa lewat partai ! Hal ini tdk mudah karena peraturan begini belum tentu diloloskan parlemen, karena merugikan partai. Jikapun terloloskan karena desakan massa, tetap calon ini terganjal masalah biaya kampanye yang luar biasa. Sudah jadi semacam aksioma bahwa seorang yang lurus jujr itu tdk mungkin memiliki kekayaan/modal yang berlimpah. Jikalaupun ada, belum tentu yang bersangkutan mau menghamburkannya hanya utk jadi wakil rakyat yang jujur, yg berarti dia akan mengalami kerugian finansial yang luar biasa. Kita benahi sistem pemilu sehingga para calon tdk perlu mengeluarkn biaya kampanye ! Dengan luas wilayah pemilihan, mustahil seorang calon itu dikenal pemilih jika tdk mengeluarkan baiya utk kampanye. Dan ini mustahil sedikit karena adanya persaingan dan adanya makelar suara. Ada lagi alternatif lain ? halo...?
Ini masih melihat dari perilaku para wakil rakyat ini. Belum lagi jika kita lihat kendala besar, sekiranya wakil rakyat ini sdikit jujur. Kendala itu adalah sistem kapitalis yang dianut negeri ini. Karena ini sistem yg dianut, maka para wakil rakyat ini mau tidak mau harus menelurkan regulasi-regulasi yang sesuai dengan kepentingan kapitalis. Makanya tidak heran ketika beberapa waktu yang lalu ada wakil rakyat yang berucap subsidi itu tidak haram. Namun bagaimana dia/mereka akan mempertahankan subsidi jika sistem yang dianut adalah kapitalis yang justru sangat mengharamkan subsidi ?
Walhasil, Indonesia, dimanakah lagi harapan itu ?
Wallahu a'lam.
oleh : Dukung Hizbut Tahrir Padangsidempuan pada 30 Desember 2010 jam 13:32
Indonesia di penghujung 2010. Siapapun tidak akan bisa membantah bahwa negeri ini tengah sakit. Sakit yang sangat parah. Apabila dilihat MR (medical record) nya, akan terlihat jejeran nama penyakit yang tengah menggerogoti negeri ini. Daftar panjang yangpasti membuat para dokter ternganga dan puyeng. Bingung mau mengobati penyakit yang mana dulu. Soalnya penyakitnya akut-akut semua dan sudah komplikasi berat.
Coba kita intip MR yang dipegang sang dokter. Disana tertulis :
1. Korupsi yang sudah menjalar ke seluruh bagian tubuh.
2. Hukum yang tidak berjalan dan tidak memberikan keadilan bagi warganya.
3. Kemiskinan yang sudah sampai mengancam jiwa sebagian besar warganya.
4. Hutang yang menumpuk dan mungkin takkan terlunasi.
5. Pendidikan amburadul yang tidak bisa mengentaskan kebodohan.
6. Penjualan aset-aset negara yang seharusnya milik umum kepada individu (kapitalis).
7. Kenaikan hagra-harga yang justru selalu dimulai karena kebijakan pemerintah yg menaikkan harga BBM/PLN dsb.
8. Adanya wakil rakyat yang sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyat.
9. Kerusakan moral akibat tdk pernah dibendungnya budaya Barat yang merusak tatanan hidup warga.
10.Munculnya isu terorisme yang tetap kontroversial dipenuhi tanda tanya dan tdk kunjung teratasi.
11.Peningkatan angka kriminalitas yang cukup meresahkan.
dan banyak lagi lainya.
Dengan kondisi yang sedemikian parah, tentu muncul pertanyaan di benak kita semua, masih adakah harapan bagi Indonesia ? Jika kita mendengar ucapan-ucapan dari kalangan pemerintahan, harapan itu masih ada. Dalam arti, semua ini masih bisa disembuhkan. Tapi fakta yang terjadi, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bisa dibilang tidak ada satu point pun dari yg disebut diatas yang keadaannya membaik. Fakta juga memprlihatkan kepada kita semua bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Keadaan makin parah. Hampir di seluruh media cetak maupun elektonik dan dunia maya sudah lumrah dijumpai ejekan dan sindiran sindiran atas ketidak becusan pengelola negara utk memperbaiki keadaan. Maka yang benar yang mana sekarang ? Ucapan para pengelola negara atau fakta yang terjadi yg justru bertolak belakang dri yg diucapkan.
Indonesia, masih adakah harapan itu ?
Mari kta coba analisis sendiri. Kita diagnosis penyebab dan peluang kemungkinan kesembuhan semua penyakit kronis diatas.
Satu hal mendasar adalah bahwa negeri ini telah memilih sistem Demokrasi sebagai sistem bernegara. Ini berarti selama sistem ini tdk diubah, maka harapan kita satu-satunya utk menyelamatkan negara ini adalah cuma pada sistem Demokrasi ini. Demokrasi telah memberikan kekuasaan penuh pada rakyat (lewat wakilnya di parlemen) utk membuat regulasi-regulasi yang akan dijalankan pemerintah selaku regulator. Jadi disini telah tertutup kemungkinan bagi pihak manapun selain parlemen utk membuat regulasi. Maka sudah jadi sesuatu yang absolut bahwa jika penyembuhan akan dilakukan, haruslah melalui tangan para wakil rakyat ini. Jadi jika parlemen tdk bisa menelorkan regulasi yg tepat, maka tertutuplah sudah kemungkinan penyembuhan yang dimaksud.It's over. Sebaik apapun para pengelola negara, eksekutif, regulator, tdk akan mampu berbuat banyak jika regulasi yg dimandatkan pada mereka bukanlah regulasi yang tepat utk mengatasi masalah. Eksekutif ini ibarat perawat yang tugasnya cuma memberikan pada pasien obat yang diberikan oleh dokter. Setelaten apapun perawat ini, jika obatnya tidak cocok, mustahil si pasien bisa disembuhkn.
Maka fokus kita kini haruslah tertuju ke parlemen. Baik buruknya masa depan negeri ini terlihat sudah dengan jelas berada sepenuhnya ditangan wakil rakyat ini. Mampukah mereka memperbaiki keadaan ini ?
Walau fakta saat ini bahwa sebagian besar rakyat sudah tidak begitu mempercayai para wakil mereka ini, tapi marilah kita memegang teguh azas praduga tidak bersalah. Kita coba fair melihat dengan analisis sebaik mungkin apakah memang para wakil ini mampu atau tidak, tanpa dipengaruhi fakta-fakta yg sangat mengecutkan hati saat ini.
Dengan sistem Demokrasi murni, para wakil ini haruslah orang yang telah dipilih oleh rakyat. Dengan sendirinya siapapun yg tdk terpilih olh rakyat, tidak berhak mewakili suara rakyat. Proses pemilihan dilakukan dengan terbuka dan bebas. namun apakah itu berarti yang terpilih adalah yang terbaik ? Tunggu dulu. Setiap oknum calon wakil rakyat ini ternyata haruslah dicalonkan oleh Partai Politik yg ikut bertarung resmi dalam Pemilu. Disini terlihatlah betapa dominannya pengaruh partai politik dalam menentukan siapa yang akan nantinya disodorkan kepada rakyat utk dipilih. Maka gugurlah kemungkinan siapapun bisa mencalonkan diri. Tapi itu kan bukan berarti calon berkualitas tdk bisa ikut pemilihan ? Benar. Hanya saja satu yang pasti, partai politik itu tujuannya kekuasaan. Dan sudah bukti tak terbantahkan bahwa semua partai politik yg ada sekarang sudah tdk bisa dibedakan lagi visi-misinya. Nasionalis dan religius sudah tdk ada bedanya lagi. Kemudian, disebabkan motivasinya hanya kekuasaan, maka penilaian pertama yg mereka berikan utk menentukan siapa calon mereka, haruslah orng yang bisa meraih suara sebanyak-banyaknya. Hingga mampu mengantarkan sebanyak mungkin calon mereka di parlemen. Ini nantinya akan berarti merekalah yang memegang kekuasaan, karena kader merekalah yang nantinya terbanyak jadi pejabat tinggi negara. Persoalan kualitas jadi mulai kabur. Penilaian kedua adalah si calon haruslah orang yg sanggup membiayai kampanenya sendiri. Persoalan kualitas makin tidak jelas.
Dengan adanya ketentuan tidak tertulis dari partai ini, maka kemungkinan mereka yang lolos jadi calon hanyalah mereka yang punya modal, mengingat biaya kampanye dengan luas wilayah pemilihan yang begitu besar tentunya tidak sedikit. Para pemilik modal kuat ini hanya ada dua unsur. Pengusaha ataupun mantan penguasa. Diluar itu, mungkin cuma para pimpinan partai politik itu sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa tidak. Sesuatu yang pasti terjadi.
Sudah bukan rahasia lagi bahwa biaya kampanye para calon ini ternyata sangat luar biasa jumlahnya. Ini sebuah fakta karena banyak pengakuan dari mereka yg ternyata tdk lolos terpilih. Bahkan ada yang mengaku, utk bis jadi calon dari satu partai, oknum tersebut harus sanggup menyetor sejumlah uang yg dibanter dengan dukungan dari partai. Jika kita melihat jumlah uang yg mereka keluarkan, kta tentunya terheran-heran. Ternyata jumlahnya jauh melebihi apa yang mereka terima nantinya selama pengabdian mereka 5 tahun. Pertanyaan berikut tak pelak akan muncul : untuk apa mereka rela rugi demi jabatan wakil rakyat itu ?
Disinilah permasalahan pokok para wakil rakyat ini. Mereka itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka itu bukanlah orang-orang dermawan yang didadanya hanya pengabdian dengan mengharap ridha Allah semata. Ini kemudian terbukti dari tingkah polah mereka setelah jadi wakil rakyat. Kecenderungan yang terlihat, ternyata sangat alamiah. Konsentrasi mereka pertama adalah bagaimana dengan secepatnya bisa mengembalikan modal kampanye, kemudian bagaimana utk bisa mendapatkan income yang menunjang hidupnya sebagai warga terhormat,dn terakhir mengumpulkan modal untuk kampanye pada periode pemilihan berikutnya.
Inilah yang membuat tingkah para wakil rakyat ini jadi konyol dimata rakyat. Mereka mengeluarkan regulasi-regulasi kontroversial yang justru tdk membela kepentingan yang mereka wakili, rakyat. Mereka juga selalu sibuk mengusahakan perbaikan pendapatan maupun fasilitas dan mereka tdk konsern pada tugas-tugas yang telihat jelas dari kemangkiran luar biasa mereka utk hanya menghadiri sidang. Statement-statemnet mereka juga sangat sering justru menyakiti hati rakyat yang mereka wakili. Belum lagi aktivitas politik sirkus mereka di parlemen demi semakin menanamkan kekuasaan mereka pada pemerintahan. Dagang-dagangan antara parlemen dngan pemerintah jadi dagelan yang tdk lucu namun tanpa malu-malu dipertontonkan. Semakin jago akrobatik yg mereka lakukan, semakin sumringah wajah mereka tatkala diwawancarai di media. Bagi mereka itulah puncak kesuksesan. Kepentingan rakyat ? Ke laut aja deh.....
Inilah kondisi mereka yang jadi harapan terakhir bangsa ini. Maka Indonesia, ternyata harapan itu tidak ada lagi. Mustahil parlemen yang isinya manusia-manusia beginian bisa diharapkan memikirkan masa depan bangsa. Yang ada dalam benak mereka hanyalah masa depan pribadi mereka saja. Atau paling maksimal, mereka masih memikirkan masa depan partainya. Lalu darimanakah harapan itu akan datang ?
Banyak suara yang masih optimis, dengan menyuarakan retorika-retorika yang tidak membumi, bahwa ini masih bisa diperbaiki. Sistem masih bisa diperbaiki.Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki itu ? Sistem pemilu diganti ! Semua wakil rakyat yg tdk beres itu diganti ! Caranya ? Caranya ? Caranya ? Bukankah sistem pemilu hanya bisa brubah jika parlemen mau mengubahnya ? Apakah mereka mau mengubah sesuatu yang sudah menyamankan mereka ? Semua wakil rakyat diganti ! Diganti dengan siapa ? Bukankah walaupun wakil rakyat yg ada sekarang ini tdk dipilih lagi, toh calon yang harus kita pilih, tetap yg menentukan partai politik nantinya ? Jika pola pilih partai politik pada calonnya tetap sperti saat ini, bukankah itu berarti seluruh calon yg bakal diajukan nantinya tetaplah "visi-misinya" sama dengan yang ada sekarang ini ? Ganti peraturan yang memungkinkan seseorang mencalonkan diri tanpa lewat partai ! Hal ini tdk mudah karena peraturan begini belum tentu diloloskan parlemen, karena merugikan partai. Jikapun terloloskan karena desakan massa, tetap calon ini terganjal masalah biaya kampanye yang luar biasa. Sudah jadi semacam aksioma bahwa seorang yang lurus jujr itu tdk mungkin memiliki kekayaan/modal yang berlimpah. Jikalaupun ada, belum tentu yang bersangkutan mau menghamburkannya hanya utk jadi wakil rakyat yang jujur, yg berarti dia akan mengalami kerugian finansial yang luar biasa. Kita benahi sistem pemilu sehingga para calon tdk perlu mengeluarkn biaya kampanye ! Dengan luas wilayah pemilihan, mustahil seorang calon itu dikenal pemilih jika tdk mengeluarkan baiya utk kampanye. Dan ini mustahil sedikit karena adanya persaingan dan adanya makelar suara. Ada lagi alternatif lain ? halo...?
Ini masih melihat dari perilaku para wakil rakyat ini. Belum lagi jika kita lihat kendala besar, sekiranya wakil rakyat ini sdikit jujur. Kendala itu adalah sistem kapitalis yang dianut negeri ini. Karena ini sistem yg dianut, maka para wakil rakyat ini mau tidak mau harus menelurkan regulasi-regulasi yang sesuai dengan kepentingan kapitalis. Makanya tidak heran ketika beberapa waktu yang lalu ada wakil rakyat yang berucap subsidi itu tidak haram. Namun bagaimana dia/mereka akan mempertahankan subsidi jika sistem yang dianut adalah kapitalis yang justru sangat mengharamkan subsidi ?
Walhasil, Indonesia, dimanakah lagi harapan itu ?
Wallahu a'lam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar